Kontras: Pengamanan TNI berlebihan

MEDAN - Komisi untuk orang hilang dan Korban tindak kekerasan ( Kontras) Sumut menilai pengamanan yang dilakukan TNI-Polri dalam unjuk rasa penolakkan Kenaikkan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai hari ini terlalu berlebihan. Kontras juga menilai terlihat pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah dalam keadaan Vobian (ketakutan) menghadapi massa pengunjuk rasa tersebut,. "Terlalu kelebihan pengamanan yang diberikan oleh TNI-Polri, kami menilai pemerintah pusat dan pemerintah Daerah dalam Vobian atau ketakutan."ujar Kordinator Kontras Sumut Muhammad Rizal Syahputra hari ini. Rizal juga mengatakan kontras se indonesia bersama jaringan aktivis nasional menolak sikap Menkopolhukam yg melibatkan TNI dalam penanganan aksi unjuk rasa penolakan Kenaikan BBM, hal ini karena pelibatan TNI dalam hal tersebut melanggar dan tidak berdasarkan Konstitusi, serta pertimbangan DPR RI, penanganan aksi-aksi merupakan kewenangan Polri, aksi2 selama ini damai dilakukan dan tertib. Kontras Sumut bersikap menolak akan dilakukanya penurunan 10 batalion TNI Kodam I BB dalam penanganan aksi-aksi penolakan kenaikan BBM yang juga akan dilakukan di kota Medan ."Kita sangat menolak aksi pengaman dilakukan TNI, cukup Polri saja memberikan pengaman itu."Sebutnya. Pihak Kontras Sumut akan ikut serta dalam aksi penolakkan kenaikkan harga BBM, senin medatang bergabung dalam Kongres Rakyat Sumatera Utara (KRSU)."Kita juga turun gabung dalam KRSU, jelas kita menolak kenaikkan harga BBM."Katanya. Kenaikkan Harga BBM akan menimbulkan dampak kepada aspek ekonomi, sosial dan keamanan yang menjadi ketakutan masyarakat. 3 aspek ini, seharusnya pemerintah memikirkan kembali untuk kenaikkan harga BBM itu."Pemerintah lah harus berpikiri kembali untuk menaikkan harga BBM ini."Ujar Mhd Rizal diujung telpon. Sementara itu Kodam I/BB Terjunkan 5000 Personil Berkordinasi Polda Sumut.