Kepala daerah demo diminta sadar diri

JAKARTA - Beberapa kepala daerah ikut melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Bahkan, mereka ikut turun ke jalan mengikuti aksi demonstrasi penolakan tersebut. Sikap kepala daerah itu justru dinilai sebagai sebuah ketidakpantasan. Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, aksi penolakan penaikan harga BBM oleh kepala daerah tidak hanya membingungkan public, tetapi juga mengacaukan sistem pemerintahan republik. "Sangat kacau. Tidak mendidik. Membahayakan sistem. Sebaiknya para kepala daerah lebih sadar posisi," tuturnya, tadi malam. Menurut Daniel, kesadaran tentang posisi sebagai wakil pemerintah di daerah sangat penting agar peran strategis yang membedakan fungsi di antara negara, masyarakat, dan pasar dapat dibuat garisnya secara jelas. "Ini soal wibawa, otoritas, dan yurisdiksi yang berbeda. Sebaiknya kepala daerah belajar kembali tentang posisi itu dengan cermat," ujarnya. Kepala daerah yang ikut menolak kebijakan penaikan harga BBM, yakni Wakil Wali Kota Surakarta, Hadi Rudyatmo, bergabung dengan massa aksi untuk menolak penaikan harga BBM pada Senin kemarin. Dalam kesempatan itu massa juga membakar sebuah boneka jerami yang di bagian wajah ditempeli gambar foto wajah Presiden SBY. Juga Wali Kota Probolinggo HM Buchori juga ikut berdemonstrasi menolak penaikan harga BBM. Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin Imron, juga menolak penaikan harga BBM bersubsidi. Seakan tidak mau ketinggalan, Bupati Amin dan Wakil Bupati Ponorogo Yuni Widyaningsih langsung membubuhkan tanda tangan pada nota kesepahaman yang disodorkan demonstran. Nota itu berisikan, antara lain, penolakan penaikan harga BBM dan tuntutan agar pemerintah pusat meninjau ulang kontrak kerja sama dengan perusahaan minyak dan gas asing yang berinvestasi di Indonesia.Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH juga memimpin langsung demo tolak penaikan harga BBM pada hari ini. Begitu pula Wali Kota Malang. Atas tindakan oknum kepala daerah ini, Mendagri Gamawan Fauzi tegas "mengancam" akan memberi sanksi berupa surat teguran bahkan layak untuk diberhentikan. Hal ini dinilai sebagai tindakan tegas pemerintah pusat apabila kebijakan dimaksud tak dilaksanakan oleh pemerintah di daerah tanpa terkecuali. Menurut pengamat politik UGM Arie Sudjito, ancaman Mendagri Gamawan Fauzi untuk memecat kepala daerah yang melakukan aksi menolak kenaikan dianggap sebagai gertak sambal. Selain bukan menjadi penentu dari aksi massa, pemecatan bisa menambah kemarahan rakyat yang bakal mengalami kesulitan akibat penaikan harga BBM. "Itu hanya ungkapan birokrat dan teknokrat yang ingin menjalankan tugasnya," kata Arie Sudjito, ketika dihubungi wartawan, tadi malam. Menurut Arie, hair atau tidaknya kepala daerah dalam demonstrasi tidak memengaruhi kemarahan masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM. Pasalnya, masyarakatlah yang merasakan langsung dampak penaikan BBM ini. "Bahkan, kalau PNS ikut demo pun tidak jadi soal karena mereka bagian dari masyarakat juga," ujarnya.